Peraturan
Dasar hukum penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta dokumen pendukungnya.
| No | Judul | Nomor | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 7 | 1999 | Lihat |
| 2 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara | 17 | 2003 | Lihat |
| 3 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara | 1 | 2004 | Lihat |
| 4 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | 25 | 2004 | Lihat |
| 5 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah | 8 | 2006 | Lihat |
| 6 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 8 | 2008 | Lihat |
| 7 | Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 29 | 2014 | Lihat |
| 8 | Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 53 | 2014 | Lihat |
| 9 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD | 86 | 2017 | Lihat |
| 10 | Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 88 | 2021 | Lihat |
| 11 | TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI | - | - | Unduh |